Memahami Peraturan Presiden 44/2020 tentang ISPO

Penjelasan ringkas regulasi sertifikasi ISPO terbaru — siapa wajib, kapan, dan bagaimana proses sertifikasinya.

Apa itu Perpres 44/2020?

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) mewajibkan seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk memiliki sertifikasi ISPO.

Siapa yang Wajib Bersertifikat?

Perusahaan Perkebunan

Wajib memiliki sertifikasi ISPO, dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan skala usaha.

Pekebun Mandiri

Didorong untuk bersertifikat, dengan berbagai program fasilitasi dari pemerintah dan swasta. Kewajiban penuh berlaku bertahap sesuai roadmap nasional.

Pekebun Plasma

Mengikuti ketentuan perusahaan inti dan berhak mendapat pendampingan dalam proses sertifikasi.

Timeline Kewajiban

Kategori	Batas Waktu
Perusahaan besar (>25.000 ha)	Sudah berlaku
Perusahaan menengah (1.000–25.000 ha)	2024
Perusahaan kecil (<1.000 ha)	2025
Pekebun mandiri	2025–2027 (bertahap)

Konsekuensi Tidak Bersertifikat

Perusahaan yang tidak memiliki sertifikasi ISPO dapat:

Dikenai sanksi administratif
Kehilangan akses ke pasar ekspor tertentu
Menghadapi hambatan dalam perpanjangan izin usaha

Langkah Memulai Sertifikasi

Hubungi Komite ISPO atau lembaga sertifikasi terakreditasi
Lakukan pre-assessment mandiri
Daftarkan unit manajemen ke sistem ISPO
Jalani proses audit awal